Akui IUP Tambang bagi Ormas Keagamaan Rawan Konflik Kepentingan Menko Luhut

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan sarat perselisihan kepentingan. Maka, dia minta perlu adanya pengawasan yang jelas.

Dalam sebuah talkshow di Jakarta, Menko Luhut mengatakan adanya potensi perselisihan kepentingan. Meski seperti itu, dia tidak berdiskusi lebih jauh mengenai format potensi perselisihan kepentingan yang dimaksud.

“Ya sungguh-sungguh (berpotensi slot777 ada perselisihan kepentingan),” kata dia dalam sebuah talkshow, di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Ia mengatakan dalam pemberian IUPK bagi ormas keagamaan itu perlu dirapikan dengan bagus. Ditambah lagi, perlu adanya pengawasan yang dikerjakan, termasuk oleh masyarakat.

“Yaa kita tata. Ya memang kita patut ramai-ramai awasi,” tegasnya.

Tujuan pengawasan tersebut guna menghindari adanya oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Meski, pemberian konsesi pertambangan ke ormas keagamaan untuk membantu kerja organisasinya.

“Saya kira, jadi memang kita patut ramai-ramai awasin, jangan ada oknum-oknum nanti yang memanfaatkan itu nanti untuk kepentingan pribadinya dia juga. Beri patut kita lihat,” ungkap Menko Luhut.

Alasan Pemerintah Diinfokannya IUP Tambang ke Ormas
Akhirnya sebelumnya, Pemerintah langsung memberikan sejumlah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membongkar alasannya.

Menko Luhut bilang pemberian IUPK ke ormas keagaaman untuk membantu kerja-kerja organisasinya. Diketahui, kata dia, ormas itu tidak sebatas mengandalkan dari sumbangan-sumbangan saja.

“Yaaa, niatnya bagus lah itu aja. Yaa hakekatnya kan itu anu juga, ada harapan organisasi keagamaannitu juga mungkin dapat dibantu dengan program ini daripada dia (diberi) sumbangan-sumbangan aja,” kata Menko Luhut dalam sebuah talkshow di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024.

“Mungkin ada tambang yang telah jalan mereka diikutsertakan diberi sahamnya,” dia menambahkan.

Hak Kepala Negara

Peraturan, ketentuan itu tertuang dalam Menurut Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024 lalu. Ormas keagamaan dapat mendapatkan IUPK tambang batu bara.

Menko Luhut menegaskan, kebijakan itu menjadi hak dari Kepala Negara. Tapi dia, dengan diberi hak mengelola, ormas keagamaan dapat mendapatkan penghasilan untuk kelangsungan organisasi, seperti membangun sekolah atau rumah ibadah.

“Beri haknya Presiden juga sih. , bagus juga sekarang diberi, jangan nanti ideal kampanye di bilang lagi nyogok lagi. Meski tujuannya supaya ormas keagamaan itu juga dapat membantu umat untuk mungkin rumah ibadah, sekolahnya itu nanti dari situ,” tegasnya.

error: Content is protected !!