Cak Imin Menunjang Adanya Amandemen Dengan Menyinggung Pemilihan Presiden Melalui MPR

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan menunjang wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang belakangan ramai diperkenalkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR).

Cak Imin juga menyinggung perlunya mengembalikan kewenangan pemilihan presiden kepada MPR RI. Awalnya, dia menyinggung pemilihan presiden di Amerika Serikat yang tak dijalankan langsung seperti di Indonesia, melainkan pemilihan di tingkat distrik.

“Oleh karena itu kepada usul adanya pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR yakni komponen dari usul penting agar cara kerja cara kerja kedaulatan rakyat tak mudah dimanipulasi,” kata Cak slot sever thailand Imin pada wartawan, Sabtu (8/6/2024).

Padahal demikian, Cak Imin mengingatkan pemilihan konsisten mengutamakan suara rakyat. Karena, rakyat semestinya mempunyai hak untuk menetapkan opsi tanpa adanya politik uang.

“Bagaimana posisi pemilihan bisa kita belajar dari negara-negara demokrasi yang tua seperti USA, sehingga mekanismenya akan tak seliberal ini dan tak se-money politics ini, itu perlu kita lakukan penyempurnaan di tingkat konstitusi maupun di tingkat UU,” ucapnya.

Selain berhubungan pemilihan langsung, Cak Imin juga menyebut hal dalam amandemen UUD 1945 yang semestinya dipertimbangkan juga yakni pengontrolan kewenangan presiden.

“Misalnya, pengontrolan kewenangan presiden. Tidak mungkin akan lahir undang-undang lembaga kepresidenan karena undang-undang lembaga kepresidenan itu yakni yang membikin presiden,” kata dia.

“Sehingga dibutuhkan pengontrolan pengontrolan kewenangan presiden yang tak terbatas itu dengan menyempurnakan pasal-pasal perihal presiden, contohnya itu, figur saja,” pungkas Cak Imin.

Dikenal, Wacana amendemen UUD 1945 tengah digaungkan MPR dalam acara silaturahmi kebangsaan MPR ke bermacam tokoh.

MPR Belum Putuskan Amandemen UUD 1945
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa pimpinan MPR belum menetapkan adanya amandemen UUD 1945. Hal ini diperkenalkan Bamsoet berakhir bersua dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Yang pertama tak ada ucapan yang diperkenalkan dari kami pimpinan bahwa kita sudah menetapkan untuk amandemen, tak ada. Apalagi mengubah metode pemilihan presiden di MPR,” kata Bamsoet di Kantor DPP PKB, Jakarta Sentra, Sabtu (8/6/2024).

“Yang ada yakni kami berkunjung mempersembahkan bermacam aspirasi yang kami terima,” sambungnya.

Aspirasi itu seperti adanya permintaan usul amandemen terbatas untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan menambah dua ayat di dua pasal Undang-Undang Dasar.

“Yang kedua amandemen atau kajian amandemen secara menyeluruh untuk melaksanakan penyempurnaan, yang ketiga kembali ke Undang-Undang Dasar sesuai dengan dekret Presiden 5 Juli 59 beserta penjelasan dan terakhir lagi kemudian aspirasi kembali undang-undang dasar yang asli dan perubahannya melalui adendum,” ujarnya.

“Nah yang terakhir tak perlu amandemen, karena Undang-Undang Dasar kita hari ini sudah sesuai dan masih sesuai,” sambungnya.

error: Content is protected !!