KPU Bantah Dalil PSI di Sidang Pileg 2024, Gugatan Selisih Suara Tidak Ternyata

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendengarkan jawaban termohon yakni Komisi Pemilihan Biasa (KPU), dalam lanjutan sidang sengketa Pemilu Legislatif afau Pileg 2024.

Pada sidang hari ini, Senin (13/5/2024), KPU memberi tentangan kepada dalil pemohon yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meyakini ada selisih suara di Dapil Nias Selatan 5. Tapi sesudah KPU menyandingkan data, hal itu tak ternyata.

“Setelah melakukan persandingan slot77 login data berkaitan adanya dugaan penggelembungan dan pengurangan suara di dua kecamatan pada 23 TPS ternyata tak pantas antara data Pemohon dan data Termohon,” kata Budi Rahman selaku Regu tata tertib KPU di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Budi menjelaskan, di Kecamatan Toma ada tentangan dari PSI dengan PAN kemudian sesudah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) timbul putusan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Teladan C Hasil Plano pada TPS 1, 2, 3, 4.

“Setelah dikerjakan penghitungan suara ulang, tak didapati adanya perbedaan perolehan suara. Jadi sudah clear, Yang Mulia,” tegas Budi.

Budi menambahkan, berkaitan dengan dalil Pemohon menyatakan terjadinya pengurangan dan penggelembungan suara PSI sebanyak 125 suara yang terjadi di 8 desa 14 TPS pada Kecamatan Sidua’ori, KPU berpandangan perolehan suara sudah pantas.

“Berkaitan di Kecamatan Sidua’ori sudah pantas dengan Teladan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI sudah menandatangani Teladan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO,” tandas Budi.

Sebagai info, Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Biasa (PHPU) Tahun 2024 ini teregistrasi dengan nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara mempersoalkan perolehan suara untuk pengisian calon member DPRD Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Sidang diketuai oleh Suhartoyo yang didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di ruang panel 1.

Hakim MK Soroti Sirekap Bermasalah Selama Pilpres, Minta KPU Perbaiki Jelang Pilkada 2024
Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyoroti problem Sistem Kabar Rekapitulasi (Sirekap) yang dimaksimalkan Komisi Pemilihan Biasa (KPU) selama pilpres 2024. Arief minta KPU membenarkan Sirekap jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

Hal ini disajikan Hakim Arief dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon (KPU), Pihak Berkaitan (Partai Gerindra dan Partai Aceh), Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Biasa (PHPU) perkara nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Golkar.

“Pak Idham Holik (Komisioner KPU) ya. Dulu Situng, kini Sirekap. Gimana ini jika gitu. Ini di semua tahapan, apalagi kemarin waktu kita pilpres itu Sirekapnya jadi bermasalah. Memang Sirekap tak dapat dipakai, karena bermasalah terus itu, ya Pak Holik, ya. Untuk catatan,” kata Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).